Kebijakan Strategis Solusi Banjir Sistemik Bagian Hilir Karawang Bekasi

Bagikan
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Budiyanto mengunjungi banjir di Pasirtanjung

Kebijakan Strategis Solusi Banjir Sistemik Bagian Hilir Karawang Bekasi

Oleh :
Budiyanto, S.Pi
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Disarikan dari hasil reses :
KH. Ahmad Syaikhu
Anggota DPR RI/Presiden PKS

Sumber Banjir Hilir Citarum yang berada di wilayah Karawang- Bekasi khususnya wilayah Kabupaten Bekasi berasal dari 3 sungai besar. Hulu Sungai Citarum, Hulu Sungai Cibeet dan Hulu Sungai Cipamingkis.

Berdasarkan data debit air suplay ke Kali Citarum daerah muara pertemuan Citarum dan Cibeet yang berlokasi di Desa Labansari Cikarang Timur atau Bobojong berasal dari Hulu Sungai Citarum dan lebih dari 50% merupakan suplay dari Kali Cibeet yang juga disuplay oleh debit Kali Cipamingkis yang berasal dari Cianjur dan Kabupaten Bogor yang melintasi Jonggol dan Cariu.

Beberapa solusi yang muncul dalam diskusi reses kali ini adalah rencana pembuatan Bendungan Cibeet di daerah Cariu Bogor, pembenahan bantaran kali Cibeet pembuatan dengan membuat embung atau folder di hulu pintu air Kali Gandu dan Pembuatan Kolam Retensi atau Mini Waduk disekitaran Cibarusah sebagai penampung sementara air deras dari Hulu Cipamingkis yang juga berfungsi sebagai penyedia air di wilayah Kabupaten Bekasi bagian selatan yang selalu kekeringan disaat musim kemarau.

Budiyanto juga mengharapkan agar Pemerintah Pusat melakukan diskresi regulasi terkait dengan kewenangan penanganan permasalahan banjir sistemik ini agar ada solusi yang terintegrasi tanpa batasan kewenangan yang menghambat penyelesaian secara terukur, terarah dan sistematis secara teknis.

KH. Ahmad Syaikhu menekankan harus ada prioritas penanganan banjir secara sistematis, harus melakukan normalisasi bantaran sungai-sungai, melakukan sodetan dan pelebaran shipon, melakukan koordinasi antara instansi secara massif dan terintegrasi, serta solusi diskresi regulasi agar tidak ada hambatan dalam penanganan baik skala kecil maupun besar untuk memastikan Banjir tidak lagi terjadi sehingga tidak ada korban dan kerugian materil dan non materiil di Masyarakat Kabupaten Bekasi dan Karawang.

Perlu dilakukan tindaklanjut koordinasi khusus di Kabupaten Bekasi dengan melibatkan Kementerian PUPR, Bappeda dan Badan Litbang Kabupaten Bekasi, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Industri Kabupaten Bekasi khususnya Pengembang Industri Kota Deltamas, Lippo Cikarang, Kawasan MM2100 dan Pengembang Kawasan Industri Jababeka.

“Banjir Karawang-Bekasi merupakan masalah sistemik, hanya bisa diselesaikan dengan solusi sistemik dan terintegrasi”

Kantor Bappeda Kabupaten Karawang; Senin, 22 Februari 2021

Budiyanto, S. Pi
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Bagikan