PKS Bekasi — Pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi dinilai berjalan lambat. Kondisi tersebut menuai sorotan dari kalangan legislatif karena hingga memasuki triwulan kedua tahun 2026, sejumlah proyek fisik belum menunjukkan progres signifikan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengatakan masyarakat mulai mempertanyakan realisasi pembangunan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah, khususnya terkait perbaikan jalan dan fasilitas publik lainnya.
“Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan rusak yang belum diperbaiki. Sampai sekarang masyarakat masih menunggu kapan pembangunan benar-benar dimulai,” ujar Saeful, Kamis (7/5).
Menurutnya, lambatnya pembangunan diduga berkaitan dengan proses administrasi dan kehati-hatian sejumlah dinas teknis dalam mengambil keputusan. Situasi tersebut disebut dipengaruhi adanya persoalan hukum yang menyeret beberapa pejabat di lingkungan perangkat daerah.
Ia menilai kondisi itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pelayanan kepada masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses administrasi agar proyek pembangunan dapat segera berjalan.
“Saya meminta seluruh dinas teknis bergerak cepat menyelesaikan proses administrasi supaya pembangunan infrastruktur bisa segera dilaksanakan,” tegasnya.
Saeful juga mempertanyakan keterbukaan data pembangunan tahun anggaran 2026. Hingga kini, pihaknya mengaku belum menerima rincian lengkap terkait program pembangunan yang akan dijalankan.
Sementara itu, kondisi sejumlah fasilitas umum, termasuk bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Bekasi, turut menjadi perhatian masyarakat. Beberapa infrastruktur dinilai membutuhkan penanganan cepat agar tidak mengganggu aktivitas warga dan pelayanan publik.DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pembangunan demi menjawab kebutuhan masyarakat.
