Kabupaten Bekasi — Rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi membahas rencana kerja sama daerah dengan PT Asiana terkait pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan. Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Saeful Islam, SH, MA, menegaskan bahwa seluruh proses kerja sama harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia meminta bagian kerja sama dan bagian hukum di lingkungan pemerintah daerah memastikan setiap tahapan telah memenuhi aturan.
“DPRD meminta kepada bagian kerja sama dan bagian hukum agar proses yang berjalan benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” ujar Saeful dalam rapat, Senin (4/5).
Saeful menambahkan, pelaksanaan kerja sama tersebut harus mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagai landasan hukum.
Rencana kerja sama dengan PT Asiana ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus mendorong pemanfaatannya menjadi energi terbarukan. DPRD berharap, selain memberikan solusi lingkungan, program ini juga memiliki kepastian hukum yang kuat dan tidak merugikan daerah.
Rapat gabungan tersebut turut dihadiri unsur terkait dari pemerintah daerah yang membidangi kerja sama dan aspek hukum, guna memastikan kesiapan dokumen serta mekanisme pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai koridor peraturan. (hrs)
