Home Berita Ani Rukmini Paparkan Peran Legislatif Dalam Upaya Pencegahan KDRT

Ani Rukmini Paparkan Peran Legislatif Dalam Upaya Pencegahan KDRT

by tnozpgc tnozpgc

Berbicara dalam acara bertajuk Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2021, Selasa (5/10), Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Dra. Ani Rukmini, M.I.Kom mengatakan semua pihak dapat berperan aktif dalam usaha pencegahan KDRT. Peran yang dimaksud olehnya adalah terukur sesuai dengan tupoksi lembaga bahkan peran personal anggota keluarga dan masyarakat.

Menurut Ani, Pemerintah perlu memperkuat fasilitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan dukungan anggaran yang memadai. Dengan dukungan tersebut, pemerintah akan hadir menjadi benteng utama dalam pencegahan KDRT melalui dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi.

Dengan segudang pengalamannya di bidang ketahanan keluarga, Ani mengakui kondisi sosial seperti datangnya Pandemic Covid-19 turut menambah pemburukan ekonomi keluarga dan hilangnya rasa nyaman. “Anggota keluarga mengalami stress akibat perangkap techno-cocoon, dimana suami, istri, dan anak-anak terbungkus dalam kepompong teknologi. Masing-masing orang akhirnya sibuk menghabiskan waktunya sendiri-sendiri dengan perangkat teknologinya”, tambahnya.

Kondisi tersebut menurutnya bisa mengakibatkan keluarga kehilangan homeostatis. Terganggunhya homeostatis pada keluarga dapat berakibat stress, kejenuhan dan berakhir dengan konflik. Bermula dari konflik keluarga inilah, sangat berpotensi akan terjadi KDRT. Meskipun ia menggaris bawahi bahwa kekerasan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja dan kepada siapa saja. Bahkan lanjutnya, kerap terjadi, kekerasan justru dilakukan oleh orang terdekat.

Bentuk-bentuk kekerasan bisa beraneka ragam. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi atau penelantaran. Semua bentuk kekerasan itu menjadi ancaman yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga. “Sebisa mungkin kekerasan dapat dicegah atau dihindari dengan kebijakan social ekonomi dan kebijakan penindakan. Semua orang harus menegakkan Hak Asasi Manusia dan tidak boleh diskriminatif kepada orang lain, terlebih kepada pasangan atau anggota keluarga”, terangnya.

Pelatihan dimaksud diikuti oleh perwakilan Ketu Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Bekasi, bertempat di Hotel Primebiz Cikarang, Kabupaten Bekasi. (BP)

You may also like