Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menilai kualitas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, masih jauh dari harapan. Bahkan, politisi PKS tersebut memberikan nilai D terhadap kualitas konstruksi proyek bernilai lebih dari Rp13 miliar itu.
Penilaian tersebut disampaikan Saeful saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi IPAL TPA Burangkeng pada Selasa (2/6). Menurutnya, meski pembangunan telah rampung hampir enam bulan lalu, fasilitas tersebut hingga kini belum dapat dioperasikan secara optimal.
“Kalau dari A sampai E, saya nilainya D,” tegas Saeful.
Ia mengungkapkan, belum beroperasinya IPAL disebabkan masih adanya persoalan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Selain itu, hasil uji laboratorium terkait baku mutu air disebut masih perlu disinkronkan.
“Terkait IPAL belum bisa dioperasionalkan karena masih ada yang perlu disinkronisasikan antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Cipta Karya,” ujarnya.
Saeful menilai komunikasi dan koordinasi antarinstansi harus segera diperkuat agar fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran daerah tersebut tidak mangkrak. Ia mengingatkan bahwa IPAL tersebut telah selesai dibangun hampir satu semester lalu.
“Kan sudah lama juga, sudah hampir satu semester,” katanya.
Selain masalah koordinasi, Saeful juga menyoroti belum tersedianya anggaran operasional untuk menjalankan fasilitas tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya operasional IPAL mencapai sekitar Rp30 juta per hari, mencakup kebutuhan listrik dan pemeliharaan mesin.
“Butuh anggaran per hari itu Rp30 jutaan untuk operasional, nah ini belum teranggarkan,” ungkapnya.
Karena itu, Saeful meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengambil langkah konkret agar IPAL TPA Burangkeng dapat segera beroperasi dan menjalankan fungsinya dalam mengolah air lindi sebelum dialirkan ke lingkungan sekitar.
Menurutnya, keberadaan IPAL sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat sekitar TPA Burangkeng.
“Harus ada langkah cepat dari pemerintah daerah agar koordinasi antarinstansi berjalan baik dan IPAL ini segera dimanfaatkan untuk kepentingan lingkungan,” tegas Saeful.
