PKSBekasi – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tahun 2026 diperkirakan akan lebih sulit dibanding masa pandemi Covid-19. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menilai situasi fiskal daerah mengalami kemunduran tiga hingga empat tahun ke belakang akibat turunnya pendapatan dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Saeful, hasil pembahasan sementara APBD 2026 menunjukkan total anggaran sekitar Rp 7,3 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Turunnya Transfer ke Daerah (TKD) dan terbatasnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyebab utama.
“Kalau Covid itu berat, tapi sekarang lebih berat lagi. APBD kita seolah mundur tiga sampai empat tahun ke belakang. Jadi memang ini lebih-lebihan dari Covid-19,” ujarnya, dikutip dari Radar Bekasi.
Ia menjelaskan, target PAD tahun 2026 ditetapkan sekitar Rp 1,7 triliun, menurun dari target perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp 1,8 triliun. Sementara itu, dana TKD diproyeksikan berkurang sekitar Rp 1,5 triliun.
Saeful menyebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkena dampak pemangkasan anggaran, kecuali Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Meski begitu, ia berharap setiap OPD bisa melakukan inovasi agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Rata-rata OPD kena pemangkasan 30 sampai 40 persen. Tapi kami minta jangan menyerah, tetap harus cari peluang, improvisasi, dan inovasi supaya pelayanan masyarakat tetap berjalan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menambahkan bahwa seluruh pihak, termasuk anggota dewan dan stakeholder daerah, perlu menyosialisasikan kondisi ini kepada masyarakat.
“Kalau pembangunan atau infrastruktur berkurang, masyarakat harus diberi pemahaman bahwa ini bagian dari efisiensi. Semua elemen perlu menjelaskan situasi ini secara terbuka,” ujar Usup.
Ia menegaskan, DPRD akan tetap mengawal agar anggaran yang terbatas tetap diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik.
