PKS BEKASI – CIKARANG PUSAT – Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi mendukung rencana kerja sama pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng sebagai langkah menjawab kondisi darurat sampah di Kabupaten Bekasi.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengatakan kerja sama dengan pihak swasta dinilai dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah sekaligus membantu mengurangi permasalahan sampah yang terus meningkat. Selain itu, kerja sama tersebut juga dapat memperpanjang usia TPA Burangkeng.
Menurut Saeful, dari kerja sama tersebut pemerintah daerah berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 217 juta per tahun dari pengelolaan sampah. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pengelolaan sampah di TPA Burangkeng sudah lama dilakukan oleh pihak swasta, dalam hal ini PT Asiana.
Ia menambahkan, terdapat kompetitor lain yang juga menawarkan kerja sama pengelolaan sampah di TPA Burangkeng. Namun salah satu penawaran yang dinilai menguntungkan adalah tanpa tipping fee, bahkan pihak perusahaan bersedia membayar sewa lahan kepada pemerintah daerah.
Disebutkan, besaran sewa lahan mencapai sekitar Rp 270 juta per tahun dan angka tersebut telah dikaji secara hukum serta aturan teknis yang berlaku. Dari pengelolaan sampah tersebut juga direncanakan sekitar 70 persen sampah akan diolah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel) atau bahan bakar alternatif untuk industri semen.
Meski demikian, kerja sama tersebut belum diputuskan secara resmi karena masih dalam tahap pembahasan dan menunggu dukungan dari pihak eksekutif. Komisi III DPRD pada prinsipnya mendukung langkah penanganan sampah yang dinilai dapat membantu mengatasi kondisi darurat sampah di Kabupaten Bekasi.
