PKS Bekasi – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menunjukkan komitmen khusus terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Hal ini terungkap saat pembacaan Pemandangan Umum (PU) fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Senin, 10 November 2025, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemandangan Umum Fraksi PKS dibacakan oleh Ade Jenah Fajarwati, S.Pd.I., Anggota Komisi II dari Fraksi PKS. Dalam pernyataannya, Ade Jenah menegaskan bahwa tindakan membacakan Pemandangan Umum ini memiliki makna yang lebih dalam dan merupakan penekanan pada urgensi Raperda tersebut.
“Pembacaan Pemandangan Umum ini tidak berarti Fraksi PKS ikut setuju begitu saja dengan pandangan fraksi lain. Namun, ini adalah momentum yang kami ambil karena Raperda yang dibahas kali ini menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak,” ujar Ade Jenah.
Ade Jenah menjelaskan bahwa Fraksi PKS memberikan perhatian khusus dan menempatkan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas utama dalam agenda legislasi.
“Kami memiliki atensi yang besar terhadap perempuan dan anak. Mereka adalah aset bangsa dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Fraksi PKS merasa perlu untuk menyuarakan pandangan dan masukan spesifik kami agar Raperda ini benar-benar kuat, komprehensif, dan efektif dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial yang optimal bagi seluruh perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Langkah Fraksi PKS ini menekankan bahwa setiap pembahasan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan kelompok rentan, harus ditanggapi dengan keseriusan dan komitmen politik yang tinggi.
