PKSBEKASI – Aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan oleh PKS terus disuarakan oleh seluruh anggota PKS dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Alasan utama penolakan tersebut semata karena PKS melihat dampak signifikan yang terjadi ditengah masyarakat secara ekonomi akibat pandemi belumlah teratasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Rusdi Haryadi, salah seorang anggota DPRD Kab. Bekasi Fraksi PKS.
” Menurut data yang sampai kepada kami di komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi baru-baru ini, bahwa ada kenaikan sebanyak 56 ribu masyarakat miskin terjadi di Kabupaten Bekasi setelah 2 tahun masa pandemi. Dan 56 ribu itu merupakan kemiskinan ekstrem. Itu baru data Kabupaten Bekasi saja. Belum daerah-daerah lain. Lalu bagaimana setelah kenaikan harga BBM ini, apa tidak mungkin terjadi bertambahnya jumlah masyarakat miskin yang baru setelah berbagai kenaikan harga bahan pokok, jasa dan lain-lain sebagai dampak kenaikan BBM? ” Ungkap anggota komisi 4 tersebut.
Sedangkan Mohamad Nuh, wakil ketua DPRD Kab. Bekasi mengatakan bahwa PKS akan terus berkomitmen menyuarakan aspirasi masyarakat di parlemen.
” PKS akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat, mewakili kepentingan rakyat untuk disampaikan di parlemen. Karena tidak semua masyarakat punya akses ke pemerintahan, tidak semua masyarakat punya sosmed, punya kuota. Maka PKS yang akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat terutama penolakan kenaikan harga BBM yang akan lebih menyusahkan masyarakat banyak. ” Papar Nuh.
Aksi penolakan kenaikan BBM ini dilakukan oleh DPD PKS Kab. Bekasi dengan cara menggelar flashmob yang berlangsung Sabtu (10/09) dimulai dari Gedung Juang 45 Tambun Selatan, sampai Kecamatan Kedungwaringin.
