PKS BEKASI, 10 November 2025 – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan anggota Komisi II, Ade Jenah Fajarwati, S.Pd.I, melontarkan interupsi yang tegas dan lugas dalam Rapat Paripurna hari ini. Interupsi tersebut secara khusus menyoroti Program Strategis Nasional (PSN), khususnya terkait revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura), dengan fokus utama pada nasib masyarakat Muaragembong.
Penanganan Abrasi sebagai Kunci Kebangkitan Ekonomi
Ade Jenah Fajarwati menekankan bahwa masalah fundamental yang mendesak di Muaragembong bukanlah revitalisasi tambak semata, melainkan penanganan abrasi.
“Yang dibutuhkan masyarakat Muaragembong itu adalah penanganan abrasi. Kalau abrasi tertanggulangi, maka ekonomi masyarakat Muaragembong akan bangkit kembali.”
Anggota Dewan tersebut menegaskan bahwa Fraksi PKS pada dasarnya tidak menolak program PSN. Namun, beliau meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melakukan tinjauan ulang yang mendalam terhadap komoditas yang akan dikembangkan dalam program tersebut.
Kritik Komoditas Nila Salin dan Kondisi Salinitas EkstremKritik tajam disampaikan terkait rencana pengembangan ikan mujair/nila salin. Menurutnya, komoditas tersebut tidak cocok dengan kondisi lingkungan Muaragembong.
“Tolong tinjau kembali komoditasnya jangan ikan mujair/nila salin. Karena ikan mujair/nila salin hidup di salinitas $0-5$ ppt, paling tinggi di salinitas $15-20$. Muaragembong di atas $30$ ppt salinitasnya.
”Beliau juga menyoroti potensi masalah pencemaran jika pengambilan air dilakukan dari Kali Citarum dan Kali CBL untuk mengencerkan air agar payau, mengingat kedua kali tersebut sering terkena limbah.
Ade Jenah Fajarwati menyarankan agar KKP memilih komoditas yang secara historis dan kondisi alam lebih cocok untuk Muaragembong, seperti ikan bandeng, barramundi, atau kerapu.Peringatan terhadap Pengambilan Lahan dan Janji Tenaga Kerja
Dalam penutup interupsinya, Ade Jenah Fajarwati melontarkan peringatan keras agar program revitalisasi tambak pantura tidak menjadi alat untuk merugikan masyarakat:“
Jangan sampai berlindung di program PSN untuk mengambil garapan masyarakat. Jangan silau dengan janji menyerap tenaga kerja $25$ ribu. Jangan sampai program ini hanya membakar uang.
”Beliau mendesak KKP untuk mengkaji ulang seluruh program dan melakukan sosialisasi yang transparan dan terbuka. “KKP harus sosialisasinya jangan sembunyi-sembunyi dan ini terkait Program Revitalisasi Tambak Pantura,” pungkasnya, menandaskan pentingnya akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam program skala nasional ini.
Interupsi ini menjadi sorotan penting, menandakan perlunya sinergi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat lokal di Muaragembong.
