PKS Bekasi – “Kita punya perda yang mengatur permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Dan perda-perda tersebut semestinya bisa menjadi payung hukum yang memadai. Namun nampaknya memang harus diakui belum bisa mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Bekasi. ” Papar Anggota Legislatif DPRD Kab. Bekasi, Rusdy Haryadi dalam sambutannya diacara Sosialisasi Program Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Kementrian Ketenagakerjaan dan DPR RI, Selasa (22/06).
Acara yang berlangsung di gedung pertemuan RW 11, Kelurahan Jatimulya, Kec. Tambun Selatan di hadiri oleh lebih dari 400 orang. Agendanya berisi pemaparan tentang Program 9 Lompatan Kementrian Tenaga Kerja yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu dan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI Chairul Fadhly Harahap.
Rusdy juga mengatakan bahwa permasalahan yang menjadi tugas pokok komisi IV adalah data pengangguran di Kabupaten Bekasi yang mencapai 220 ribu orang, selain aneka masalah pendidikan.
” Data terakhir jumlah pengangguran yang sampai kepada kami dikomisi IV saat ini berjumlah 220 ribu orang. Dan ini belum bisa ditemukan solusinya walau dalam hal ini komisi IV telah melakukan upaya-upaya komprehensif sebagai perwujudan pelaksaan perda no 6 tahun 2016 tentang kewajiban setiap perusahaan untuk memperkerjakan minimal 30 % karyawannya ber KTP Kabupaten Bekasi. Selain itu, kami juga pernah mengundang 60 perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bekasi untuk melakukan audiensi tentang komitmen pelaksanaan perda no 6 tersebut, juga tentang perda no 5 tahun 2016 tentang CSR. ” Ungkap sekretaris komisi IV dari fraksi PKS itu.
Tak sampai di situ, komisi IV juga telah membentuk Tim Penanggulangan Pengangguran di Kabupaten Bekasi serta kewajiban perusahaan yang membuka lowongan kerja untuk berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat agar mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Bekasi dengan sebanyak-banyaknya.
