PKS BEKASI — Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Ustadz Nuryasin, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026, Selasa (29/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi berjalan lancar. Sebelumnya, Raperda Perubahan APBD 2026 telah melalui proses pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.Usai sidang, Nuryasin menegaskan bahwa APBD Perubahan tidak boleh hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD Perubahan haruslah bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,”tegas Nuryasin.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dapat direspons secara cepat dan terukur.Menurutnya, diperlukan mekanisme yang jelas agar aspirasi warga tidak terhambat birokrasi yang berbelit.
“Pemkab Bekasi harus memastikan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dapat direspons secara cepat, terukur, dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit,”ujarnya.
Nuryasin juga mendorong Pemkab Bekasi membuat SOP dan standar waktu penyelesaian aspirasi masyarakat, mulai dari diterima DPRD hingga ditindaklanjuti oleh OPD terkait.
“Harus ada SOP dan standar waktu yang jelas, sehingga setiap aspirasi memiliki proses tindak lanjut yang terukur,”katanya.
Ia berharap pengesahan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik dan memastikan anggaran daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program dan pelayanan yang dibutuhkan.
“Pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,”pungkas Nuryasin.(AKHF)
