PKSBekasi – Panitia Khusus (Pansus) XVI DPRD Kabupaten Bekasi meminta seluruh direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) segera menyusun rencana aksi (action plan) secara tertulis, sistematis, dan terukur sebagai tindak lanjut atas berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD.
Anggota Pansus XVI DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, SH., MA, menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan agar rekomendasi BPK tidak berhenti sebatas dokumen administrasi, melainkan benar-benar diwujudkan melalui perbaikan tata kelola keuangan rumah sakit.
“DPRD merekomendasikan kepada direktur-direktur RSUD untuk menyusun rencana aksi secara tertulis dan sistematis terkait pengelolaan keuangan BLUD rumah sakit umum daerah,” ujar Saeful Islam, Selasa (14/7) di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Selain itu, Pansus XVI juga meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi membentuk tim asistensi untuk mengawal pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK. Tim tersebut diharapkan melakukan review terhadap manajemen piutang dan arus kas BLUD RSUD guna memastikan perbaikan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurut Saeful Islam, evaluasi terhadap pengelolaan piutang dan arus kas penting dilakukan karena persoalan tersebut dinilai berulang dan berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat apabila tidak segera dibenahi.
“Inspektorat juga kami rekomendasikan melakukan review atas manajemen piutang dan arus kas BLUD RSUD karena persoalan ini berulang dan berisiko sistemik terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandasnya. (*)
