PKSBekasi, 11 Oktober 2025 — Anggota Komisi XII DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir, Ak., menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Mangrove. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan sosialisasi program tersebut yang digelar di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (lokasi kegiatan).
Menurut H. Jalal, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terbesar di dunia, namun juga menghadapi ancaman serius seperti abrasi, intrusi air laut, dan degradasi lahan pesisir. “Desa Mandiri Peduli Mangrove bukan hanya soal menanam pohon, tetapi menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat pesisir untuk menjaga alam serta memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya dalam sambutannya di hadapan peserta sosialisasi.
Ia menjelaskan bahwa mangrove memiliki fungsi ekologis yang sangat vital. Akar-akar mangrove menahan abrasi, batangnya menjaga keseimbangan ekosistem, dan daunnya berperan penting menyerap karbon dari udara. Di sisi lain, ekosistem mangrove juga memiliki potensi ekonomi yang besar melalui pengembangan ekowisata, produk pangan olahan, dan bahan baku industri alami. “Mangrove bukan sekadar tumbuhan, tetapi benteng kehidupan yang memberi napas bagi masa depan Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, H. Jalal memaparkan bahwa program Desa Mandiri Peduli Mangrove mengintegrasikan tiga pilar utama: pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pendidikan dan kesadaran ekologi. Melalui pendekatan ini, masyarakat pesisir diharapkan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan subjek perubahan yang mandiri, tangguh, dan berdaya.
Sebagai mitra kerja KLHK di Komisi XII DPR RI, H. Jalal menyampaikan apresiasi kepada Menteri LHK Dr. Hanif Faisol Nurofiq dan jajaran atas komitmennya dalam memperkuat program berbasis masyarakat. “Kami di DPR akan terus mendukung kebijakan KLHK melalui penguatan regulasi, penganggaran yang berpihak pada rakyat pesisir, serta pengawasan agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, H. Jalal mengingatkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab lintas generasi. “Lingkungan hidup bukan warisan untuk dinikmati, melainkan titipan untuk dijaga. Melalui sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, mari kita jadikan mangrove sebagai simbol kehidupan berkelanjutan dan desa pesisir sebagai garda depan pembangunan hijau Indonesia,” pungkasnya.
