Mohamad Nuh : PKS Siap Melayani Masyarakat Kabupaten Bekasi

Bagikan

PKSBekasi – Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh melakukan pengecheckan langsung terhadap kesiapan panitia dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 PKS Kabupaten Bekasi yang akan digelar Senin (28/12) besok di Hotel Sakura, Cikarang Pusat.

“Panitia sudsh bekerja luar biasa, banyak tokoh-tokoh lintas partai, ormas dan tokoh agama yang memberikan ssmbutan terhadap Musda kali ini. Hal ini sebagai bentuk kedekatan masyarakat terhadap PKS dan keterbukaan PKS terhadap masyarakat. Kedepan PKS siap untuk melayani masyarakat Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Mohamad Nuh yang menjadi Ketua DPD PKS Kabupaten selama 2 periode, dari tahun 2010 sampai 2020 berharap acara Musda kali ini bisa dinikmati tidak hanya oleh kader PKS saja, akan tetapi bisa dinikmati juga oleh masyarakat Kabupaten Bekasi.

” Musda ini jangan hanya dinikmati oleh kader PKS saja, tapi juga oleh masyarakat luas Kabupaten Bekasi, karena PKS menginginkan susunan kepengurusan nantinya bisa menampung seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

Bagikan

Peringatan Hari Ibu Mohamad Nuh : Negara Berperan dalam Perlindungan Perempuan

Bagikan

PKSBekasi – Peringatan Hari Ibu 22 Desember tahun 2020 ini menjadi sangat istimewa karena bentuk partisipasi negara dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak memasuki babak baru yaitu dalam bentuk rancangan undang-undang yang dimulai dengan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Perlindungan Perempuan di Kabupaten Bekasi. Hal ini disampaikan oleh Mohamad Nuh, Ketua DPD PKS Kab. Bekasi dalam sambutannya di acara peringatan Hari Ibu yang digelar Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ( BPKK ) DPD PKS Kab. Bekasi melalui aplikasi virtual, Selasa (22/12).

” Dalilnya buat kita jelas, sabda Rasulullah saw bahwa kedudukan seorang perempuan adalah sebagai tiang negara. Dengan kata lain negara gak bakal beres tanpa membereskan wanitanya. Maka disinilah pentingnya peran suatu negara untuk melindungi hak-hak perempuan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya dalam bentuk raperda. Dengan kata lain, kita dipaksa untuk melindungi hak-hak perempuan dengan perda. Ada pelanggaran, ada konsekuensinya.” Papar wakil ketua DPRD Kab. Bekasi ini.

Lebih jauh Nuh menjelaskan bahwa saat ini ada empat pembahasan dalam perda yaitu tentang pemberantasan 4 penyakit dalam masyarakat, perlindungan perempuan pekerja dari kejahatan seksual, alokasi anggaran termasuk alokasi dana bagi organisasi-organisasi yang bergerak dalam perlindungan perempuan, dan mengangkat isu-isu sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga.

” Kedepan BPKK sebagai gerakan yang lekat dengan isu perempuan dan keluarga bisa ikut berpartisipasi aktif mengangkat isu yang berkembang dalam masyarakat untuk turut serta merancang perda. ” Pungkasnya.

Bagikan