Kunjungi Pedagang Bubur Ayam Belaris, Budi MM Carikan Solusi Untuk Bantu Usaha Kader PKS

Bagikan
PLT DPD PKS Kabupten Bekasi Budi MM (tengah) Makan Bubur bareng kader PKS Cibitung

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, mengatakan untuk para kader terutama yang mempunyai usaha baik yang sudah eksis ataupun baru memulai usaha, misalnya akibat pandemi Covid 19 agar tetap semangat.

Hal ini di ungkapkan Budi MM saat berkunjung ke pedagang bubur ayam yang juga kader PKS Cibitung, Muhtadi, di Jalan Bosih Wanasari, Senin (05/04).

“Buburnya enak dengan sensasi rasa yang berbeda, legit,” ujar Budi saat menyantap hidangan bubur Belaris demikian Muhtadi menamakan dagangan buburnya, merupakan singkatan dari Berkah Lancar dan Laris.

Muhtadi mengaku kaget dan gembira dengan kedatangan PLT ketua DPD tersebut selama ini sudah banyak kader datang berkunjung ketempatnya.

“Semoga semakin sering para petinggi PKS berkunjung ke para pelaku usaha UMKM, terutama para kadernya, untuk menambah semangat dalam berusaha,” harapnya

Budi MM mengatakan dari struktur akan mencoba dan mencarikan solusi terbaik berdasar kemampuan yang bisa dilakukan.

“Akan kita coba juga sambungkan dengan lembaga yang bisa bantu UMKM,” pungkasnya.

Budi MM hari itu menggratiskan kader yang datang untuk makan bubur ayam bersama.

Bagikan

Dukung Kegiatan Olahraga untuk Kesehatan, Ani Rukmini Buka Turnamen Bulu Tangkis

Bagikan
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini

Salah satu cara efektif menjaga kesehatan adalah dengan rutin berolahraga, terlebih di masa pandemi seperti ini. Hal tersebut sangat didukung semua kalangan termasuk oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPRD Kab. Bekasi, Ani Rukmini. Dan termasuk dukungan beliau adalah dengan meresmikan turnamen bulu tangkis antar klub-klub Persatuan Bulu Tangkis (PB) yang ada di Kecamatan Tambelang, Sukawangi, Sukakarya, Sukatani dan Desa Karang Bahagia, Ahad ( 04/04).

Turnamen yang digagas oleh GOR Sukawijaya yang berlokasi di Kecamatan Tambelang itu langsung dimulai setelah pembukaan secara resmi oleh ketua Komisi 1 DPRD Kab. Bekasi itu.

Dalam sambutannya, Ani memaparkan manfaat lain kegiatan olahraga selain untuk menjaga kesehatan.

” Olah raga itu selain menjadi cara yang efektif untuk menjaga kesehatan tubuh kita, tapi efektif juga untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Olah raga yang dilakukan rutin dapat memacu hormon bahagia dalam diri kita, yang sangat penting dalam menjaga imunitas yang dibutuhkan dimasa pandemi ini. ” Papar Ani.

Ani juga menambahkan, dengan turnamen olahraga seperti ini juga menjadi sarana untuk merekatkan persaudaraan antar sesama masyarakat.

” Dan dengan turnamen semacam ini, olahraga menjadi sarana untuk merekatkan persaudaraan antara sesama kita. ” Pungkasnya.

Bagikan

Serahkan Mesin Potong Rumput, Supriyanto : Ini Amanah Almarhum

Bagikan

Ketua DPC PKS Karang Bahagia, Supriyanto memberikan bantuan berupa mesin potong rumput kepada Ketua Rw. 07 Perumahan Sukaraya Indah Hambali pada Ahad (28/3). Mesin potong rumput ini merupakan amanah dari Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi yang telah wafat, Almarhum H. Imam Hambali.

“Ini merupakan bentuk khidmat DPC kepada masyarakat di Desa Sukaraya, khususnya Rw.07. Melalui silaturahim ini, simpul-simpul masyarakat yang sudah dibentuk oleh (Alm). Ustadz Imam Hambali senantiasa terjaga,” ujarnya.

Supriyanto berharap agar amanah berupa mesin potong rumput ini bisa menjadi amal jariyah bagi almarhum H. Imam Hambali.

“Semoga mesin ini mejadi jariyah Ustadz Imam Hambali yang mana Kecamatan Karang Bahagia dan khususnya Desa Sukaraya memiliki tempat tersendiri di hati Beliau semasa beliau hidup,’ katanya.

Sementara itu Ketua Rw. 07 Perumahan Sukaraya Indah, Hambali berharap agar silaturrahim yang selama ini telah terjalin antara PKS dan warganya bisa terus terjaga.

“Semoga silaturahim ini dapat merekatkan hubungan komunikasi yang baik antara warga RW 07 Perumahan Sukaraya Indah dan DPC serta Dpra PKS. Dan semoga menjadi amal jariyah Ustadz Imam Hambali,’ pungkasnya.

Bagikan

Faizal Hafan Farid Sebut Kebijakan Impor Beras di Nilai Tidak Berpihak Kepada Para Petani

Faizal Hafan Farid
Bagikan

Rencana pemerintah melakukan impor beras sebaiknya perlu mengacu kepada kondisi di lapangan. Pasalnya, jika hanya berdasarkan kebijakan atau regulasi dapat berubah-ubah.

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Faizal Hafan Farid mengungkapkan, kebijakan impor beras harus bersifat teknis karena panen tengah berlangsung seperti disampaikan Badan Urusan Logistik (Bulog). Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami kondisi para petani lantaran menanam padi tidak mudah ditambah harga pupuk dan bencana banjir.

“Jika ada petani yang berhasil panen dalam kondisi seperti itu seharusnya pemerintah bersyukur,” ungkapnya, Sabtu (20/3).

Menurut dia, ketika para petani mampu mengatasi persoalan banjir dan mahalnya harga pupuk menjadi pencapaian luar biasa. Di samping itu, jika rencana impor beras benar dilakukan otomatis secara nasional harga beras turun karena para tengkulak sangat cerdas.

“Mungkin ada sebagian ada yang gagal tapi ada juga yang sukses dan tetap eksis. Karena para tengkulak mengambil manfaat sejak awal penanaman padi,” tuturnya.

“Sekarang panen yang tadinya pengen dijual dengan harga Rp4.000 perkilogram gabah, tapi boro-boro segitu hanya Rp3.300. Jauh banget kan,” tambahnya.

Faizal menilai harga tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan pembelian pupuk. Sehingga, kebijakan impor beras dinilai tidak berpihak kepada para petani.

“Pemerintah juga bilang anti barang asing atau impor. Tapi kalau sama beras itu cinta,” ujarnya.

Oleh karena itu, perlu ada penyampaian kepada publik secara bersama-sama bahwasanya pemerintah peduli kepada para petani. Akan tetapi, nasib dan kesejahteraan petani juga harus diperhatikan.

“Yang tadinya pemerintah ada dana untuk membeli beras impor seharusnya bisa juga dimanfaatkan untuk pembelian ke masyarakat jadi dipermudah dan dikelola. Kalau cerita tidak jadi impor beras itu biasa-biasa saja menurut saya. Petani kondisinya tetap saja tidak diuntungkan,” tukasnya. 

Bagikan

Jadi Pembicara Talk Show Tentang Banjir, Budiyanto : Masalah Sistemik yang Membutuhkan Solusi Sistemik

Bagikan
Budiyanto Anggota DPRD Kab Bekasi sebagai pembicara Diskusi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Tingkat 2 Kab. Bekasi dari Fraksi PKS Ahad siang tadi ( 21/03 ) menjadi salah satu pembicara pada Talk Show yang digelar Komunitas Save Kali Cikarang ( KSKC ) dengan tema : Banjir, Lawan atau Kawan. Talk show yang berlangsung di Markas KSKC Hutan Bambu Warung Bongkok, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi ini merupakan bagian dari agenda Festival Kali Cikarang yang kegiatan rutin KSKC

Budiyanto yang hadir sebagai salah satu pembicara memaparkan bagaimana banjir telah menjadi pembahasan seluruh kalangan dari mulai komunitas sampai pemerintah.

” Kalau berbicara tentang banjir itu lawan atau kawan, maka kita berbicara tentang air. Air itu bukan lawan atau kawan, tapi kebutuhan. Walau jumlahnya berlebihan tetap ia adalah kebutuhan. Maka banjir bukan urusan orang per orang, bukan urusan komunitas. Tapi menjadi urusan pemerintah baik pusat dan daerah yang pembicaraannya itu harus bermuara pada solusi yang bersifat sistemik. ” Papar Budiyanto.

Dalam keterangannya, Budiyanto juga mengatakan tentang anggaran yang besar untuk mengatasi persoalan banjir yang seimbang dengan manfaat jangka panjangnya.

” Karena persoalan banjir yang merupakan masalah sistemik, artinya permasalahan ini sifatnya berulang dan terus menerus, maka solusinya juga sifatnya sistemik yang membutuhkan anggaran sangat besar, karena dengan solusi sistemik itu bisa mengurangi dampak kerusakan akibat banjir tersebut. Di awali dengan penelitian dan kajian preventif dari semua wilayah Kabupaten Bekasi dan wilayah-wilayah yang memiliki sungai-sungai yang aksesnya sampai ke Kabupaten Bekasi misalnya Karawang dan Bogor. ” Lanjut Budiyanto.

Selain itu, Budiyanto juga memaparkan bahwa diantara solusi sistemik yang bisa dilakukan pemerintah bersama masyarakat adalah betonisasi berupa pembuatan waduk di wilayah Timur dan Utara, juga pelatihan untuk masyarakat yang wilayahnya rutin terkena banjir, juga penambahan kelengkapan yang vital dibutuhkan saat banjir datang.

Dalam talk show yang dihadiri oleh komunitas dan masyarakat umum dihadiri juga oleh anggota DPR RI Obon Tabroni, juga beberapa tokoh masyarakat dan pengusaha.

maks

Bagikan

Mohamad Nuh : Pilkada Serentak 2024, Tergadainya Kedaulatan Rakyat

Bagikan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohamad Nuh menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 akan menjadikan kedaulatan rakyat tergadaikan, digantikan dengan kedaulatan pemodal. Hal ini bisa saja terjadi jika pemilik modal memaksakan kepentingan bisnisnya yang dititipkan melalui Pelaksana tugas Kepala Daerah seperti Gubernur  yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan atau Walikota/Bupati yang ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri.

“Jika dipaksakan, Pilkada serentak pada tahun 2024, maka sejumlah 272 kepala daerah (24 Gubernur, 57 Walikota dan 151 Bupati) akan dilantik dan mengisi kekosongan kepala daerah pada tahun 2022 hingga 2024 yang melaksanakan tugas secara definitif tetapi bukan dipilih langsung oleh masyarakat. Kondisi ini berpotensi membuat oligarki kekuasaan oleh pemerintah” terang Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi periode 2010-2020 ini di Bekasi pada Sabtu (20/3).

Nuh menambahkan, dengan ditunjuknya para pejabat eselon 1 dan 2 untuk menduduki posisi kepala daerah tanpa dipilih oleh rakyat, maka kondisi seperti ini akan sangat mudah dimanfaatkan oleh para pemodal untuk memaksakan kepentingan bisnisnya di daerah tersebut.

“Maka kondisi ini menjadi incaran pemodal untuk menitipkan dana dan memaksakan kepentingan bisnisnya pada daerah tersebut. Kedaulatan rakyat akan tergadai menjadi kedaulatan pemodal,” tutupnya.

Diketahui bahwa Fraksi PKS DPR RI masih ngotot untuk merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu agar Pilkada Serentak bisa dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 demi kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerahnya masing-masing.

Bagikan

Rusdi Haryadi : Lakukan Evaluasi Menyeluruh Soal Tata Kelola Bansos

Bagikan
Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi

Sekretaris Komis IV DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola bantuan sosial dari hulu hingga hilir. Hal ini sebagaimana disampaikannya dalam Rapat Kerja komisi IV dengan Dinas Sosial di gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Senin (8/3).

“Fakta bahwa distribusi bantuan sosial dimasa pandemi yang amburadul ini harus jadi bahan evaluasi menyeluruh oleh Dinas Sosial. Dari masalah hulu soal data penerima, sampai masalah hilir berkenaan dengan deliveri kepada penerima manfaat,” tegasnya.

Rusdi juga menyoroti penyaluran bansos yang hanya satu kali dari tiga tahap yang direncanakan.

“Dari rencana tiga tahap, yang direalisasikan hanya satu kali pemberian bansos, ini juga persoalan yang tidak boleh terulang kembali.” pungkasnya.

Bagikan

Bahas UMSK, Rusdi Haryadi : Tetap Kedepankan Pendekatan Dialog

Bagikan
Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi Rudi Haryadi

Sekretaris Komis IV DPRD Kabupaten Bekasi Rusdi Haryadi meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) agar mengedepankan pendekatan dialog yang konstruktif dalam penentuan besaran nilai UMSK, demi terjaganya kondusifitas iklim investasi di Kabupaten Bekasi.

“Saya berharap Disnaker, Serikat Pekerja dan APINDO tetap mengedepankan pendekatan dialog yang konstruktif untuk mendiskusikan masalah ini. Prinsipnya kondusifitas iklim investasi harus tetap terjaga, tanpa harus menegasikan hak-hak normatif pekerja,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPD PKS Kabupaten Bekasi di kantor DPRD Kabupaten Bekasi pada Senin (15/3).

Rusdi sudah memprediksikan bahwa efek dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja adalah nasib buruh yang menjadi first layer (lapisan pertama), terutama terkait penentuan UMSK.

“Saya sudah prediksi, bahwa kaum buruh akan  menjadi first layer (lapis pertama) yang akan terdampak penerapan UU 11 tahun 2020 tentang Ciptaker/ omnibus law. Salah satunya adalah soal  ketentuan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten). Lepas dari masih ada atau tidaknya,” tutup legislator PKS dari Dapil 2 (Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat) ini.

Bagikan

Sah! Budi MM Diangkat Jadi Pelaksana Tugas Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi

Bagikan
Pelaksana tugas Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustafa

Sekretaris DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi Muhammad Mustafa diangkat menjadi Pelaksana tugas Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan DPW PKS Jawa Barat bernomor : 060.PD/JAWA BARAT/SKEP/DPW-PKS/2021
tentang
PELAKSANA TUGAS KETUA
DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
MASA BAKTI 2020 – 2025
. Dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Ketua DPW PKS Jawa Barat tersebut menetapkan bahwa Budi MM ditunjuk sebagai Pelaksana
Tugas (Plt) Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera
Kabupaten Bekasi menggantikan Sdr. H. IMAM HAMBALI, S.Si.,
M.M. sampai pejabat definitif ditentukan kemudian.

Selain itu, pada point kedua keputusan menyatakan bahwa Plt Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi agar menunjuk
Pejabat Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi yang
ditinggalkan oleh sdr. H. Imam Hambali, S.Si., M.M.

Sementara pada point ketiga tertulis Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 Maret 2021.

Melalui pesan whatsapp, Budi MM memohon kepada segenap pengurus untuk dukungannya dalam menjalankan amanah sebagai Plt. Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi sampai terpilih ketua definitif.

“Mohon bimbingan dan supportnya terhadap ana, supaya dapat menjalankan amanah ini dengan baik sampai ada Ketua DPD definitif. Mohon para Ketua dan Sekretaris Bidang membantu ana dengan maksimal ya. Jazakumullah Khairan Katsira,” tulisnya.

Budi MM juga meminta untuk diingatkan apabila ada keputusan-keputusan yang kurang tepat dalam menjalankan amanahnya sebagai Plt. Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi.

“Tolong ingatkan kami jika ada yang kurang tepat dalam melaksanakan amanah ini,” tutupnya.

Bagikan

Kisah Pendamping Imam Hambali : Ton, Sekarang Bebas Abah Sudah Tidak Kemana – mana

Bagikan

Kisah Pendamping Imam Hambali : Ton, Sekarang Bebas Abah Sudah Tidak Kemana – mana

Meninggalnya ketua DPD PKS Imam Hambali 1 pekan lalu banyak meninggalkan duka mendalam bagi orang – orang yang mengenalnya, salah satunya Anton driver pribadinya.

Anton yang sudah mengenal almarhum sejak tahun 2000 sangat terpukul dengan kepergian Ustadz yang dikenal lembut dan peduli ini.

Dua hari sebelum almarhum meninggal, Anton tidak menyadari jika apa yang disampaikan Abah (Imam Hambali) menjadi kenyataan.

Dua hari (Selasa dan Rabu) Abah mengatakan langsung kepada driver pribadinya Anton bisa bebas karena sudah tidak kemana – mana.

“Hari Selasa Abah bilang kalau saya sudah bebas karena sudah tidak kemana – mana,” cerita Anton terpukul.

Pesan Abah (Imam Hambali) kepada Anton bukan sekali tapi diulangi kembali pada hari Rabu nya.

“Rabu pagi Abah kembali mengulang pesannya jika saya sudah bebas,” Anton menambahkan.

Tidak mengira pesan yang disampaikan menjadi kenyataan, siang jam 14.00 Anton mendatangi kediaman almarhum setelah ijin pulang.

Mendapati mobil tidak ada di garasi, Anton menelepon Mika (biasa dipanggil) putra pertama almarhum.

Cerita Anton Mika mengatakan kalau Abah mengajaknya jalan – jalan ke Meikarta.

Anton tak mengira jika yang dipesankan Abah menjadi kenyataan setelah Kamis pagi ba’da subuh mendengar kabar jika Abah sudah meninggal.

“Abah itu sangat baik, selalu memberi uang bulanan walau saya sudah tidak bekerja kepadanya.”

“Saya benar – benar tidak menyadari jika yang dipesankan Abah adalah kematian.”

Cerita Anton,
Driver Abah Imam Hambali.
(diceritakan kembali oleh Irwan Lingkwah)

*Foto ilustrasi*

Bagikan