PKS Bekasi — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi MM, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memiliki komitmen kuat untuk segera menangani persoalan banjir di sejumlah wilayah rawan di Kabupaten Bekasi secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Budi MM usai pertemuan dengan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja sebelum memasuki bulan Ramadhan, yang secara khusus membahas persoalan banjir, terutama di wilayah Cibitung, termasuk kawasan sekitar RSUD Kabupaten Bekasi, Perumahan Kartika Wanasari, Villa Mutiara Jaya, serta wilayah lain yang terdampak limpasan air.
“Penanganan banjir memang harus dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan membutuhkan analisa yang matang. Namun komitmen Pemerintah Daerah untuk segera menangani banjir sudah sangat urgent,” ujar Budi MM pada Jum’at (20/2).
Ia menjelaskan bahwa Plt Bupati Bekasi telah berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, termasuk kemungkinan pergeseran anggaran dalam APBD 2026 guna mendukung percepatan penanganan banjir di wilayah prioritas.
Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Villa Mutiara menjadi prioritas penanganan, sementara daerah seperti Wanasari dan Wanajaya akan terus berpotensi mengalami banjir jika tidak dilakukan penanganan khusus dan komprehensif.
Budi MM juga menyampaikan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi, khususnya di sepanjang aliran Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) yang meluap dan menyebabkan banjir di sejumlah titik.
Langkah tersebut, lanjutnya, difasilitasi oleh anggota FPKS DPRD Kabupaten Bekasi, Puji Lestari, karena wilayah tersebut berada dalam daerah pemilihannya. Selain itu, BBWS juga telah dipanggil oleh anggota FPKS DPR RI, Haji Jalal, guna mempercepat koordinasi lintas lembaga.
Budi MM menekankan bahwa salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi adalah melakukan penertiban dan pengosongan bangunan liar di sepanjang bantaran CBL, sebagai bagian dari upaya normalisasi dan pengendalian aliran air.
“Koordinasi sudah berjalan, BBWS sudah turun, dan dukungan dari pusat juga ada. Sekarang yang diperlukan adalah langkah konkret di tingkat daerah, termasuk penataan kawasan sepanjang aliran sungai,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat mempercepat realisasi solusi permanen, sehingga masyarakat Kabupaten Bekasi dapat terbebas dari ancaman banjir yang selama ini berulang setiap tahun.
