Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi melakukan interupsi berupa penolakan atas kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) pada saat berlangsungnya Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Deltamas, Cikarang Pusat pada Kamis (08/09) hari ini. Interupsi penolakan tersebut disampaikan oleh Saeful Islam, pada momen Rapat paripurna yang agendanya adalah Penetapan APBD-P tahun 2022.
Dalam wawancaranya dengan Radio Dakta, Ketua Fraksi PKS, Uryan Riana mengatakan bahwa PKS satu suara untuk menolak kenaikan BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah karena dampaknya cukup besar bagi masyarakat.
” PKS bersama elemen-elemen masyarakat, kaum buruh dan mahasiswa satu suara untuk menolak kenaikan BBM sesuai instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat PKS. ” ungkapnya.
” Kenaikan BBM ini sangat meresahkan, karena dampaknya kepada masyarakat itu sangat besar secara ekonomi dan sosial. Kenaikan BBM menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, kenaikan tarif angkutan umum dan transportasi lainnya yang akan sangat membebani masyarakat luas. ” lanjut Uryan.
Upaya PKS menunjukkan kekritisan pada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan masyarakat ini juga tak hanya dilakukan oleh anggota dewannya di Gedung DPRD, tapi dilakukan pula oleh seluruh anggota PKS di Kabupaten Bekasi dengan cara menggelar flashmob penolakan kenaikan harga BBM yang akan di gelar pada Hari Sabtu (10/09) di sepanjang jalur pantura mulai dari perbatasan dengan Kota Bekasi di Sasak Jarang hingga perbatasan Kabupaten Karawang di Kedungwaringin.
