PKSBEKASI, CIBITUNG, BEKASI – Dua legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari tingkat pemerintahan berbeda, Dr. Hj. Cucu Sugiarti, S.I.P., M.Pd., anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Budi Muhammad Mustofa (Budi MM), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, menunjukkan komitmen bersama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Keduanya hadir dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Barat yang digelar di Perumahan Green Permata 2, RW 011, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPC PKS Kecamatan Cibitung, Kholid Abdillah, Ketua RW 011 Hariri, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Ketua RW 011 Hariri menyampaikan apresiasi atas kehadiran kedua wakil rakyat tersebut. Ia berharap kunjungan itu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cucu Sugiarti dan Pak Budi Muhammad Mustofa yang telah bersedia mengunjungi wilayah RW 011. Kami berharap aspirasi warga dapat diterima dan diperjuangkan,” ujar Hariri.
Sementara itu, Ketua DPC PKS Cibitung, Kholid Abdillah, menegaskan bahwa PKS berupaya terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya pada momentum politik, tetapi juga dalam memperjuangkan kebutuhan warga.
“PKS selalu berusaha membersamai masyarakat, menyerap aspirasi, dan memperjuangkannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Kholid.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustofa, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kunjungannya ke wilayah itu bukan yang pertama kali.
Menurut Budi MM, kehadirannya kali ini merupakan kunjungan ketiga ke lingkungan tersebut. Hal itu menunjukkan adanya komunikasi yang terus terjalin antara dirinya dengan masyarakat setempat.
Cucu Sugiarti: Aspirasi Warga Tetap Diperjuangkan Meski Perumahan Belum Diserahkan ke Pemda
Dalam sambutan utamanya, Cucu Sugiarti menegaskan komitmen PKS untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan melalui para wakil rakyatnya, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.
Cucu menyatakan bahwa setiap aspirasi dan keluhan masyarakat akan menjadi perhatian untuk disampaikan dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif sesuai dengan kewenangannya.
“Setiap keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami sampaikan di parlemen. Sekalipun perumahan tersebut belum diserahkan kepada pemerintah daerah, tetap akan kami perjuangkan,” tegas Cucu.
Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Kabupaten Bekasi tersebut saat ini bertugas di Komisi I yang membidangi pemerintahan. https://dprd.jabarprov.go.id
Dalam kesempatan itu, Cucu juga menyoroti pelaksanaan pemilihan kepala desa yang belum lama ini berlangsung di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait penerapan teknologi digital dalam proses penghitungan suara.
Menurutnya, digitalisasi di tempat pemungutan suara (TPS) perlu didorong agar proses penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
Ia menilai penerapan sistem tersebut di Kabupaten Bekasi masih perlu ditingkatkan dibandingkan dengan sejumlah wilayah lain di Jawa Barat.
“Seharusnya semua TPS sudah menerapkan digitalisasi agar proses penghitungan bisa diselesaikan dengan cepat. Insya Allah, pada periode mendatang bisa terlaksana,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan pemerintahan desa, Cucu mengungkapkan bahwa Fraksi PKS DPRD Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Catatan tersebut, menurutnya, direncanakan akan disampaikan dalam persidangan DPRD Jawa Barat pada Desember 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah.
Kehadiran Cucu Sugiarti bersama Budi MM dalam kegiatan reses tersebut memperlihatkan upaya menghubungkan aspirasi masyarakat dengan lembaga legislatif di dua tingkatan pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, warga RW 011 Desa Muktiwari berharap berbagai persoalan di lingkungan mereka dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.