
BEKASI – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saeful Islam, menyoroti kondisi lima kepala keluarga (KK) di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, yang masih bertahan di tengah persoalan pembebasan lahan dengan pihak pengembang.
Saat melakukan kunjungan langsung pada Senin (16/11/2026), Saeful mendapati warga yang bertahan tersebut mengalami kesulitan akses keluar masuk karena jalan menuju permukiman mereka disebut telah diputus. Selain itu, aliran listrik juga dilaporkan telah dimatikan.
Menurut Saeful, kondisi tersebut telah berlangsung selama 17 hari dan membuat warga terisolasi. Ia menilai situasi yang dialami warga tidak manusiawi dan seharusnya tidak terjadi dalam proses penyelesaian persoalan lahan.
“Saya berada di rumah salah satu warga. Ada lima KK yang hari ini bertahan dan tidak mau menjual tanahnya kepada pengembang. Namun, akses jalan sudah tidak bisa dilalui, jalannya sudah habis, dan listrik sudah dimatikan,” ujar Saeful.
Ia menegaskan, persoalan antara warga dan pengembang semestinya diselesaikan melalui dialog serta negosiasi yang melibatkan semua pihak. Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
“Harusnya kalaupun ada persoalan, harus ada negosiasi. Pemerintah harus hadir dalam kesempatan kali ini, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Saeful menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan dan mendorong penyelesaian persoalan tersebut.
Berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf yang ditunjukkan dalam dokumen, terdapat bidang tanah wakaf seluas 1.321 meter persegi di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Sertifikat tersebut mencantumkan Ratem Karmilah sebagai wakif dan tiga orang sebagai nazhir, yakni Mehmed, Ba’i Nugraha, dan Ratim.
Dokumen tersebut juga memuat catatan pendaftaran terkait pemisahan bidang Hak Guna Bangunan (HGB) serta pendaftaran tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tertanggal 7 September 2026.
Persoalan di Kampung Nambo ini menjadi perhatian karena menyangkut kondisi warga yang masih bertahan di tengah persoalan lahan. Diharapkan, pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait segera mengambil langkah agar penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah tanpa mengabaikan hak dan kebutuhan dasar masyarakat.