PKS BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, melaksanakan kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung TPQ Minhajul Jannah, RW 07, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026).
BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, melaksanakan kegiatan reses Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung TPQ Minhajul Jannah, RW 07, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bekasi ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam sambutannya, Budi Muhammad Mustafa menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin kedewanan, melainkan momentum penting untuk membangun komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Melalui pertemuan tersebut, dirinya dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan yang menjadi prioritas masyarakat di daerah pemilihannya.
“Momentum ini menjadi media bagi kami untuk mengetahui apa saja kebutuhan paling mendesak masyarakat di daerah pemilihan. Karena itu, silakan sampaikan aspirasi dan masukan kepada saya,” ujar Budi.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat penting agar kebijakan dan program pembangunan daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata warga, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.
Reses merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi anggota DPRD sekaligus wujud tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Berbagai aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme dan kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi.
Bagi Budi, mendengarkan langsung suara masyarakat merupakan langkah awal untuk memastikan kebutuhan warga mendapatkan perhatian dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Ia berharap, aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong program pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Bekasi.
Melalui kegiatan reses ini, Budi Muhammad Mustafa juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebab, demokrasi tidak berhenti setelah masyarakat memberikan suara dalam pemilihan umum. Demokrasi harus terus tumbuh melalui komunikasi, partisipasi, pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal dan menentukan arah pembangunan daerah.