Sekertaris Komisi Empat, Rusdi Haryadi Kecewa BLK Kabupaten Bekasi Tidak Terurus


Sekertaris Komisi Empat, Rusdi Haryadi Kecewa BLK Kabupaten Bekasi Tidak Terurus

PKSBekasi,Tambun Utara - Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Senin (15/6).
Dalam kunjungannya, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdi Haryadi mengatakan bahwa BLK yang dimiliki Kabupaten Bekasi dinilai tidak terurus. Untuk itu ia berharap agar tempat tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
“Tadi kita ke BLK di Tambun Utara, poin pentingnya misi kita kunjungan kesana, karena sampai hari ini sudah berganti 3 kepala dinas, tapi bangunan itu belum bisa dijalankan. Ini yang menjadi perhatian kami,” ungkapnya.
Padahal, dari aspek teknis pihaknya sebagai legislator telah membantu agar perbaikan gedung yang sempat mangkrak selama 6 tahun ini dengan menyetujui anggaran sebesar Rp 9 miliar.
“Penganggaran sudah di setting dan diajukan perbaikan BLKnya kalau menurut informasi butuh sekitar 9 miliar, untuk sarpras agar BLK bisa difungsikan. Cuman untuk tahun sekarang, karena ada refocusing dampak Covid-19 maka nilainya jadi terkoreksi. Tapi, yang terkoreksi itu cuman kegiatan pelatihan-pelatihan kerja saja,” bebernya.
“Kita tegaskan lagi, dulu Disnaker targetkan pengoperasian BLK itu tahun 2019, nah tetapi mundur karena masalah anggaran saat itu. Ada masalah miskomunikasi karena mereka (Disnaker) sebagai user, tapi pada nomenklaturnya dibangun oleh PUPR,” ungkapnya.
Akibat adanya miskomunikasi tersebut, pembangunan yang dilakukan banyak menemui kendala. Temuannya di lapangan secara fisik terlihat plafon gedung ditemukan kebocoran disana sini. Kemudian, pagar yang dibuat pun tak sesuai standar.
“Pagarnya kita lihat tidak sesuai standar, terlihat hanya seadanya saja. Padahal, kalau BLK ini dioperasikan ada alat yang nilainya fantastis harusnya dibuat tinggi agar aman dan butuh sekuriti untuk menjaga gedung ini. Tapi kalau kita lihat pagarnya ini sangat tidak aman,” beber Politisi PKS ini.
Kemudian, ia juga mencermati aspek non teknis, dari diskusi yang ia lakukan disimpulkan bahwa sinergi antara lintas stakeholder belum berjalan baik, antara PUPR dan Disnaker.
“Dan yang tak kalah penting juga masalah political will, ada semacam gejala umum di eksekutif ada anggaran yang tak terserap dan menjadi Silpa. Dinas Tenaga Kerja menyumbang Rp 28 miliar karena BLK ini tak direvitalisasi. Saya melihat ada aspek prudent atau kehati-hatian eksekutif dalam menggunakan anggaran, sehingga ini tidak terserap,” bebernya

Untuk itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi periode ini mempunyai misi agar BLK ini dapat difungsikan dan memiliki portofolio yang sesuai dengan tujuan dan harapan untuk mengentaskan pengangguran di Kabupaten Bekasi.



PESAN

0 Response to "Sekertaris Komisi Empat, Rusdi Haryadi Kecewa BLK Kabupaten Bekasi Tidak Terurus"

Posting Komentar