Imam Hambali : Pemkab Bekasi Harus Serius Terkait Penyediaan Kolam Retensi Oleh Jababeka


PKSBekasiKetua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Daerah serius untuk menegakkan aturan terkait penyediaan kolam retensi (water pond) oleh pengembang Jababeka. Hal ini disampaikannya saat rapat audiensi Komisi 3 dengan warga Cikarang Baru di ruang Pansus DPRD Kabupaten Bekasi pada Jumat (10/1).

"Pemda harus serius untuk menegakkan aturan terkait penyediaan kolam retensi (water pond) oleh pengembang. Saya sudah dapat data bahwa beberapa pengembang seperi Lippo Cikarang, Deltamas, MM 2100 dan Meikarta sudah membangun kolam retensi. Jababeka hingga saat ini belum memenuhi kewajiban untuk menyiapkan kolam retensi sesuai Perda Nomor 9 tahun 2017 dan peraturan terkait lainnya," terangnya. 

Imam menambahkan bahwa dirinya mendukung aspirasi warga Cikarang Baru yang meminta Pemda segera menerbitkan moratorium perijinan atas pembangunan di Jababeka hingga dibangunnya kolam retensi oleh Jababeka.

"Moratorium ini akan jadi shock therapy untuk pengembang agar dapat segera memenuhi kewajibannya, mengingat warga cikarang baru sudah menyampaikan sejak tahun 2018 tapi tidak di respon dengan baik oleh Jababeka," ujarnya. 

Sebagai anggota komisi 3, Imam akan meminta biro hukum DPRD Kabupaten Bekasi untuk mengkaji aspek legal terkait terbitnya moratorium.

"Kami dari Komisi 3 DPRD juga meminta Biro Hukum mengkaji aspek legal untuk terbitnya Moratorium tersebut," pungkasnya. 

Rapat audiensi ini selain dihadiri oleh perwakilan warga Cikarang Baru, unsur pimpinan dan anggota Komisi 3, juga dihadiri oleh Biro Hukum, Komisi 1, Bamperperda, Kades Dede Sulaiman, Camat Cikarang Utara dan Forum Rw Cikarang Baru.





PESAN

0 Response to "Imam Hambali : Pemkab Bekasi Harus Serius Terkait Penyediaan Kolam Retensi Oleh Jababeka"

Posting Komentar