Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi Dukung Pencabutan SE Gubernur Jabar



PKSBekasi,Deltamas - Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi mendukung tuntutan buruh agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mencabut Surat Edaran (SE) terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2020 dan menggantinya dengan Surat Keputusan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam nota dinas yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi bernomor 19/Kom IV/XI/2019. Sekretaris Komisi 4, Rusdi Haryadi mengatakan bahwa terbitnya surat edaran Gubernur berkenaan dengan UMK secara sistemik  memperlemah posisi tawar buruh dalam penentuan UMK.

"Sikap kami di Komisi 4 sejalur dengan aspirasi Buruh. Bahwa terbitnya surat edaran Gubernur berkenaan dengan UMK secara sistemik  memperlemah posisi tawar buruh dalam penentuan UMK," ujarnya saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Bekasi di gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Jum'at (29/11).

Nota dinas Komisi 4 tersebut juga meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi agar mengeluarkan surat rekomendasi atau permohonan kepada Gubernur Jawa Barat tentang pelaksanaan UMK di Jawa Barat pada tahun depan tersebut.

Lebih lanjut Rusdi yang berasal dari Fraksi PKS juga menyayangkan terbitnya SE Gubernur Jabar tersebut, karena akan merusak iklim hubungan perindustrian di Kabupaten Bekasi yang sudah kondusif.


"Ini akan merusak iklim hubungan perindustrian di Kabupaten Bekasi yang sudah kondusif," pungkasnya.



PESAN

0 Response to "Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi Dukung Pencabutan SE Gubernur Jabar"

Posting Komentar