Tolak Penetapan Pimpinan Dewan, Fraksi PKS Dorong Pansus Tatib

Bekasi -- Wacana penetapan pimpinan DPRD sementara menjadi pimpinan definitif DPRD Kabupaten Bekasi mengememukaa saat Rapat Musyawarah, Selasa (26/08) yang lalu. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Istimewa Beberapa waktu yang lalu, terpilih H. Eka Supriatmaja dari Partai Golkar sebagai ketua sementara.

Polemik muncul karena sikap beberapa Fraksi yang menolak penetapan secara aklamasi pasca disahkannya Undang-undang MD3 terkait tidak serta-mertanya kursi kertua DPRD diisi oleh partai pemenang pemilu.

Seperti diungkap ketua F-PKS DPRD Kabupaten Bekasi, H. Syamsul Falah, bahwa PKS menolak wacana penetapan ketua Dewan secara aklamasi. "Kami menolak penetapan, dan lebih memilih dibentuk Pansus Tatib." ujarnya saat dikonfirmasi di kantor Fraksi. "Terlepas bahwa ada upaya judicial review pada UU MD3, tetap penetapan pimpinan harus diatur mekanismenya melalui Tatib yang merujuk pada Undang-undang diatasnya, termasuk UU MD3", jelasnya.

Terkait dengan adanya tafsir bahwa UUD MD3 hanya berlaku dipusat sedang didaerah tetap merujuk pada Susduk, Syamsul Falah menjawab, "Ini malah jadi ambigu dan menjadi preseden tidak baik. Karena daerah diperbolehkan membuat perda yang bertentangan dengan UU, karena UU tersebut hanya berlaku di pusat". (Rsd) PESAN

0 Response to "Tolak Penetapan Pimpinan Dewan, Fraksi PKS Dorong Pansus Tatib"

Posting Komentar