Buka Akses Kesejahteraan, Heryawan Tawarkan Paradigma Baru Zakat

JAKARTA - Pendidikan dan kesehatan menjadi pilar bagi masyarakat untuk mengakses kantong peluang menuju hidup sejahtera. Karena, kedua sektor ini syarat untuk melahirkan sumberdaya manusia (SDM) unggul.

Terhadap kelompok warga yang tidak atau belum terjangkau program permberdayaan pemerintah, potensi zakat dapat dimanfaatkan. Melalui paradigma dan metode pengelolaan baru, zakat dapat dijadikan lokomotif kesejahteraan rakyat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengemukakan pokok pikirannya itu saat menjadi panelis Silaturahim Nasional (Silatnas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 2013 di Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2013.

Silatnas bertema "Gerakan Ekonomi Baru Indonesia: Mobilisasi Akses untuk Kesejahteraan Rakyat". Selain Gubernur Jabar yang sering disapa Aher, panelis lain: Prof. Dr. Nanat Fatah Natsir (ICMI, mantan Rektor UIN Bandung), KH Slamet Effendy Yusuf (Nahdlatul Ulama), Dr. Haedar Nashir (Muhammadiyah), Dr. Tuti Alawiyah (As-Syafiiyah).

Aher menyatakan, pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional (AKN) mulai 1 Januari 2014 merupakan kabar gembira bagi masyarakat kebanyakan. Saat program AKN digulirkan, sekitar 116 juta atau kurang-lebih 40 persen warga Indonesia bakal dijamin kesehatannya melalui asuransi.

"Tapi tersisah 60 persen penduduk yang belum ter-cover. Tentu ini masih banyak, dan pemerintah harus mengupayakan mereka juga terjamin kesehatannya, khususnya ketika sakit. Tentu berbahaya bila kita membiarkannya," papar Heryawan.

Terhadap warga yang belum terjangkau AKN, Gubernur Heryawan memberi solusi. Menurutnya, potensi zakat salah satu solusi tepat agar sebagaian besar, khususnya warga tidak mampu, segera ter-cover kesehatannya melalui asuransi.

Aher menjelaskan, zakat yang dikelola secara baik dapat dialokasikan untuk membayar premi asuransi warga yang belum terjangkau asuransi kesehatan dimaksud.

Memaparkan metode pemanfaatan zakat secara maksimal, Heryawan menjelaskan, zakat seharusnya lebih fokus dialokasikan ke sektor produktif. Yakni, ungkapnya, juga dipakai untuk membuka akses seluas-luasnya kepada warga --khususnya usia sekolah-- untuk memperoleh pendidikan.

"Khusus di Jawa Barat, kita sekarang sedang mengupayakan agar seluruh warga minimal berpendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas). Dengan pendidikan minimal ini, isyaAllah, kita akan memiliki SDM yang lebih unggul," ulas Aher lagi.

Gubernur menegaskan, dengan pendidikan dan kualitas kesehatan yang baik, warga dapat mengakses sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan.

"Bagaimana mungkin warga dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan akses perekonomian lain, bila pendidikan dan level kesehatannya rendah. Di sinilah peran pemerintah untuk mengadvokasi agar sebanyak mungkin warga mengakses sumber kesejahteraan," tandas Aher.

Panelis lain sependapat dengan Gubernur Jabar. Masalahnya, Haedar Nashir --misalnya, negara masih salah urus. Indonesia, katanya, terjebak sistem liberal yang tidak sejalan dengan nilai kebudayaan yang dianut masyarakat.

"Katanya urus hutan, tapi kenyataannya nguras isi hutan," tegas Haedar.

Tuti Alawiyah juga mengutarakan pentingnya nilai budaya diangkat sebagai pilar dalam Gerakan Ekonomi Baru. Ekonomi, ulas Tuti, jangan semata-mata dihitung melalui angka-angka.

"Pembangunan ke depan harus memakai pendekatan kebudayaan. Apakah di dalamnya ada pemberdayaan masyarakat. Pembangunan juga mencakup urusan pembangunan akhlak. Harus menyeluruh," papar Tuti.

------
Selengkapnya:
http://www.ahermediacenter.com/node/1255 PESAN

0 Response to "Buka Akses Kesejahteraan, Heryawan Tawarkan Paradigma Baru Zakat"

Posting Komentar